Padang — Percepatan implementasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) di Sumatera Barat (Sumbar) mendesak untuk segera diwujudkan. Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan strategis Civil Society Organization (CSO) Sumatera Barat, yang digelar pada Senin (27/7).
Diskusi intensif ini menekankan pentingnya langkah konkret dalam memulihkan sektor fisik maupun nonfisik secara terpadu. Keberhasilan pemulihan ini dinilai sangat bergantung pada terbangunnya kolaborasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah, CSO, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
Akar Masalah: Bencana Ekologis dan Tata Kelola Lingkungan
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat, Tommy Adam, menegaskan bahwa rangkaian bencana ekologis yang melanda wilayah ini tidak boleh hanya dilihat sekadar sebagai faktor cuaca ekstrem atau tingginya curah hujan. Menurutnya, persoalan utama berakar dari buruknya tata kelola lingkungan dan pemanfaatan ruang yang tidak berperspektif mitigasi.
"Persoalan bencana ekologis harus ditangani dari hulunya, melalui penyelamatan hutan, lahan, dan perbaikan tata kelola ruang agar risiko bencana di masa mendatang dapat dikurangi," ujar Tommy.
Tommy juga mengingatkan bahwa dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi sejak akhir tahun 2025 hingga kini masih menyisakan trauma dan kerugian besar. Salah satu contoh nyata dirasakan oleh masyarakat pesisir dan para nelayan di Kota Padang, di mana perairan dan wilayah tangkapan ikan mereka masih tercemar oleh sisa-sisa material kayu yang terbawa arus dari hulu sungai.
Selain itu, ia menyoroti maraknya pemukiman warga yang berdiri di lereng-lereng perbukitan serta kawasan bantaran sungai. Kondisi ini dinilai sangat meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap ancaman bencana susulan, sehingga pembenahan tata ruang pemukiman dan penguatan mitigasi berbasis komunitas menjadi agenda yang tidak bisa ditawar lagi.
Desakan Kebijakan: Kajian Risiko dan Integrasi Data
Senada dengan WALHI, perwakilan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sumatera Barat, Zulhendri, menyoroti pentingnya ketegasan regulasi dan tata kelola kebijakan publik dalam memitigasi bencana. Ia mendesak agar pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam menerbitkan izin atau rekomendasi alih fungsi lahan.
Harapan ke Depan
Melalui pertemuan ini, aliansi CSO Sumatera Barat berharap pemerintah segera mengambil langkah taktis dalam mengeksekusi program R3P. Pendekatan yang komprehensif—mulai dari pemulihan ekosistem hulu, relokasi permukiman rawan, hingga integrasi data lintas sektor—dianggap sebagai kunci utama untuk mewujudkan Sumatera Barat yang lebih tangguh dan aman dari ancaman bencana di masa depan.